Menulis topik terkait birokrasi, menjadi tantangan tersendiri bagi penulis yang berstatus PNS di Kabupaten Aceh Barat Daya sejak tahun 2005.
Berdasarkan pengalaman kerja dari beberapa instansi yang pernah dijalani, telah mendorong penulis untuk sedikit berbagi ilmu yang didapat, mengangkat beberapa masalah yang terkesan pembiaran di ranah birokrasi , dan menyampaikan sudut pandang terhadap aturan atau kebijakan pemerintah daerah yang seharusnya direvisi karena tidak lagi efektif dan efisien.
Catatan catatan pribadi ini akan menjadi tulisan dengan nama serial birokrasi agar terindek rapi dan semoga memberi bermamfaat untuk pribadi dan pembaca.
Dalam Seri pertama, kita akan mengangkat perihal naskah dinas khusus yaitu Telaahan Staf.
Telaahan Staf sendiri mempunyai format yang telah termuat di lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI N0mor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.
Sebagai naskah, Telaahan Staf tentu saja mempunyai peran penting dalam komunikasi tertulis antara bawahan dengan atasan.
Di jabatan Administrasi (sesuai PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS), Telaahan Staf umumnya hanya dipergunakan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang ditujukan kepada kepala pemerintahan dan sangat jarang digunakan oleh jabatan pelaksana (dahulu disebut staff), jabatan pengawas dan jabatan administrator kepada pimpinan instansi.
Seiring tanggung jawab bawahan yang harus patuh pada perintah pimpinan, sering kita temukan adanya perintah atasan hanya secara lisan untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari kebijakan pimpinan.
Dalam hal ini, jika perintah atasan tersebut secara prinsip bertentangan secara hukum namun pimpinan terkesan memaksakan perintahnya, maka Telaahan Staf adalah solusi terbaik untuk menjadi penyelamat bawahan dari jeratan hukum dikemudian hari.
CMIIW.